6 Perkara Dihentikan Tuntutannya Berdasarkan Keadilan Restorative Justice

SURABAYA - Dalam rangka melaksanakan penegakan hukum yang berorientasi pada konsep atau pendekatan Keadilan Restoratif, Kajati Jatim, Dr. Mia Amiati, SH, MH, CMA pada Rabu (28/2/2024), didampingi Plh. Aspidum, para Koordinator dan Kasi Orharda pada Bidang Pidum bersama-sama dengan Kajari Bojonegoro, Kajari Sidoarjo, Kajari Kab Mojokerto, Kajari Jombang, Kajari Situbondo dan Kajari Sumenep, telah melaksanakan expose di hadapan Bapak Jam Pidum melalui sarana virtual dengan mengajukan 6 perkara yang dimohonkan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif , yaitu :

3 Perkara Pencurian (memenuhi ketentuan Pasal 362 KUHP) diajukan oleh Kejari Bojonegoro, Kejari Sidoarjo dan Kejari Jombang;

Baca juga: Penandatanganan MoU Kejaksaan Negeri Kab Kediri dengan DPRD Kab Kediri

1 Perkara Penggelapan (memenuhi ketentuan Pasal 372 KUHP) diajukan oleh Kejari Sumenep;

1 Perkara perlindungan anak (memenuhi ketentauan Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak) diajukan oleh Kejari Kab Mojokerto;

Baca juga: Kejaksaan Negeri Kota Kediri Dapat Penghargaan dari Wali Kota Kediri

1 Perkara Penganiayaan (memenuhi ketentuan Pasal 351 KUHP) diajukan oleh Kejari Situbondo.

Baca juga: Cegah Dampak Inflasi Kejari Kab Kediri Berikan Penkum kepada Para Penyuluh Dispertabun se Kab Kediri

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi bukti bahwa negara melalui penegak hukumnya hadir memberikan humanisme dalam penegakan hukum dalam rangka menciptakan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Melalui kebijakan restorative justice, diharapkan tidak ada lagi masyarakat bawah yang tercederai oleh rasa ketidakadilan meskipun demikian, perlu juga untuk digaris bawahi bahwa keadilan restoratif bukan berarti memberikan ruang pengampunan bagi pelaku pidana untuk mengulangi kesalahan serupa.

Baca juga: Sidang Tipikor, Saksi Ungkap Kasus Dugaan Korupsi BPHTB dan PBB Kota Batu

Untuk itu, permohonan pengajuan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

• Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun penjara;

Baca juga: Kali Pertama di Kediri, PA Kab Kediri Cabut Kekuasaan Ayah kepada Dua Putrinya

• Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka dan hak korban terlah dipulihkan kembali;

• Masyarakat merespons positif upaya perdamaian.